Sejarah & Nilai Pancasila

Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Maret 1945.

BPUPKI bertugas mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang:

• Sidang Pertama (29 Mei–1 Juni 1945) - Membahas tentang dasar negara Indonesia.
• Sidang Kedua (10–17 Juli 1945) - Membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

Tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara:

1. Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Mr. Mohammad Yamin menyampaikan gagasan dasar negara yang terdiri dari lima prinsip:

• Peri Kebangsaan
• Peri Kemanusiaan
• Peri Ketuhanan
• Peri Kerakyatan
• Kesejahteraan Rakyat

Menurut Yamin, dasar negara Indonesia harus mencerminkan nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan.

2. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Soepomo mengemukakan gagasan negara Indonesia yang berlandaskan pada konsep persatuan dan kekeluargaan.

• Persatuan
• Kekeluargaan
• Keseimbangan lahir dan batin
• Musyawarah
• Keadilan rakyat

Soepomo menekankan bahwa negara Indonesia harus menjadi negara yang menyatukan seluruh rakyat, bukan negara yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia. Beliau mengusulkan lima dasar:

• Kebangsaan Indonesia
• Internasionalisme atau Perikemanusiaan
• Mufakat atau Demokrasi
• Kesejahteraan Sosial
• Ketuhanan yang Berkebudayaan

Dalam pidatonya, Soekarno memberi nama dasar negara tersebut dengan istilah Pancasila.

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta: Panca berarti lima, Sila berarti dasar atau prinsip. Sehingga Pancasila berarti lima dasar atau lima prinsip yang menjadi pedoman bangsa Indonesia.

Setelah sidang BPUPKI pertama selesai, dibentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan.

Anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Mohammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso, Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir.

Panitia Sembilan bertugas menyusun rumusan dasar negara.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil menyusun dokumen yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter).

Piagam Jakarta berisi rancangan Pembukaan UUD yang di dalamnya terdapat rumusan awal Pancasila:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus segera menentukan dasar negara dan konstitusi.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang.

Hasil sidang PPKI:

• Mengesahkan UUD 1945.
• Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
• Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan Pancasila yang sah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan sikap para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan nasional dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia.